Tahun Depan, UMP Riau Rp2,26 Juta

Tahun Depan, UMP Riau Rp2,26 Juta

173
0
ump-riau
Tahun Depan, UMP Riau Rp2,26 Juta

Berita RiauJAKARTA – Kenaikan upah sebesar Rp650 ribu tahun depan yang menjadi tuntutan para buruh dipastikan kandas. Pemerintah telah merekomendasikan upah minimum provinsi (UMP) 2017 hanya wajib naik 8,25 persen. Nilai itu lebih kecil dari kenaikan rata-rata UMP tahun lalu, yakni 11,5 persen. Itu berarti UMP Riau yang saat ini Rp2,095 juta diperkirakan minimal naik Rp130-an ribu menjadi Rp2,26 juta.

Kenaikan UMP tersebut telah diedarkan ke gubernur melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ke­tenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. Isinya tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PPDB) 2016. Dalam surat tertanggal 17 Oktober itu menyebutkan inflasi nasional saat ini sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen. Kalkulasi kedua presentase itulah yang menjadi pedoman kenaikan UMP 2017. Kasi Standardisasi Pengupahan Subdit Pengupahan Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemenaker Juprianus Manurung mengatakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase tersebut disebutkan melalui surat Kepala BPS Nomor BB-245/BPS/1000/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Jasa Pembuatan Web Murah
Miliki website profesional untuk bisnis anda, Mobile & SEO Friendly
http://riauwebdesign.com

Informasi & Peluang Bisnis UKM Riau
Info Peluang Usaha & Promosi Usaha UKM, Iklankan Usaha anda di UKM Riau, Tertarget!
http://ukmriau.com

Situs Iklan Gratis Pekanbaru
Pasang Iklan Usaha anda saat ini juga di riauniaga.com, GRATIS 100%
http://raiuniaga.com

Belajar Bisnis Internet Gratis
Anda ingin mendapatkan penghasilan dari internet? mari belajar bersama kami...
http://fullblogging.com

Ads by Berita Riau Niaga

Juprianus menjelaskan, gubernur wajib menetapkan UMP sesuai dengan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Sesuai pasal 44 ayat (1) PP tersebut, penetapan UMP menggunakan formula perhitungan upah minimum yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. ”Kenaikan UMP nanti akan sama di semua daerah,” ujar Juprianus kepada Jawa Pos (JPG), Rabu (19/10).

Pihaknya mengklaim mekanisme penghitungan kenaikan UMP sesuai PP 78/2015 menguntungkan daerah dengan inflasi rendah. Sebelumnya, penetapan UMP menggunakan formula yang diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UMP sesuai UU tersebut ditetapkan gubernur yang mendapat rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota. ”Daerah yang inflasinya rendah akan terangkat (dengan kenaikan UMP yang sama, red),” tuturnya.

#Rekomendasi :   Pedas! Begini Komentar Gerindra Terkait Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Juprianus menerangkan, penetapan UMP sesuai PP tidak lantas mengesampingkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, dewan pengupahan daerah tetap bisa memberikan rekomendasi ke gubernur. ”Fungsi (dewan pengupahan, red) itu tetap ada, hanya mekanismenya (sesuai dengan PP 78/2015, red) saja yang berbeda, jadi tidak ada yang dilanggar,” bebernya.

Pengamat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Timboel Siregar mengkritik surat Menaker itu semestinya ditujukan kepada bupati/wali kota. Itu bila rekomendasi dewan pengupahan daerah dan bupati/walikota sesuai UU Nomor 13/2003 masih diperhatikan. ”Kalau (surat, red) langsung ke gubernur, berarti rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan bupati/walikota tidak diperhatikan lagi,” celetuknya.

Terkait nilai inflasi nasional 3,07 persen, menurutnya, belum mencerminkan kondisi rill lapangan. Inflasi itu, kata dia, merupakan hitungan dari sektor barang dan jasa. Sementara sesuai pasal 43 ayat (1) PP 78/2015, ada 60 item komponen hidup layak (KHL) untuk menetapkan kenaikan upah minimum. ”Harusnya inflasi fokus pada 60 item KHL,” ungkapnya.

Timboel mengatakan gubernur bisa mengeluarkan diskresi untuk menaikkan presentase kenaikan upah minimum di luar hitungan BPS. Hal itu bisa digunakan gubernur untuk menyesuaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. ”Gubernur punya kewenangan sesuai pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan (Nomor 13/2003),” imbuhnya.

Visit web sumber : KLIK DISINI

SILAHKAN KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.