Fraksi PDIP MPR Gali Masukan Pakar Matangkan Model Baru Haluan Negara

Fraksi PDIP MPR Gali Masukan Pakar Matangkan Model Baru Haluan Negara

128
0
Fraksi PDIP MPR Gali Masukan Pakar Matangkan Model Baru Haluan Negara
Fraksi PDIP MPR Gali Masukan Pakar Matangkan Model Baru Haluan Negara

[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] [ad_1]

Berita Riau Niaga, JAKARTA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR, Ahmad Basarah, menilai pasca dihapuskannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) saat dilakukannya perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 secara langsung telah menghilangkan keberadaan Haluan Negara sebagai salah satu unsur bagi tercapainya tujuan negara di samping haluan dasar negara (Pancasila) dan haluan hukum dasar negara (UUD 1945).

Jasa Pembuatan Web Murah
Miliki website profesional untuk bisnis anda, Mobile & SEO Friendly
http://riauwebdesign.com

Informasi & Peluang Bisnis UKM Riau
Info Peluang Usaha & Promosi Usaha UKM, Iklankan Usaha anda di UKM Riau, Tertarget!
http://ukmriau.com

Situs Iklan Gratis Pekanbaru
Pasang Iklan Usaha anda saat ini juga di riauniaga.com, GRATIS 100%
http://raiuniaga.com

Belajar Bisnis Internet Gratis
Anda ingin mendapatkan penghasilan dari internet? mari belajar bersama kami...
http://fullblogging.com

Ads by Berita Riau Niaga

Menurut Basarah, keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dimaksudkan sebagai pengganti GBHN ternyata tidak memenuhi kualifikasi sebagai Haluan Negara.

“Melainkan lebih pada Haluan pemerintahan (eksekutif) yang mengikat Presiden dan jajarannya ke bawah namun tidak mengikat penyelenggara negara lainnya seperti lembaga legislatif dan lembaga yudikatif,” kata Basarah.

Berangkat dari fakta tersebut maka Fraksi PDI Perjuangan MPR RI kerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggarakan seminar nasional dengan topik “Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Sabtu (8/10/2016).

#Rekomendasi :   Kongres IV PDIP Hasilkan 7 Sikap Politik

Narasumber dalam seminar ini adalah Ahmad Basarah (Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR); Mahfud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI); Satya Arinanto ( Guru Besar FH UI); Arief Wibowo (Anggota Badan Pengkajian MPR); dan Widodo Ekatjahjana (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum).

Atas ketiadaan Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan saat ini menurut Mahfud MD, kalau kesepakatan politik MPR dan masyarakat ingin mengubah UUD 1945 secara terbatas terutama pasal tentang kewenangan MPR agar berwenang menetapkan GBHN kembali maka perubahan UUD 1945 bisa saja dilakukan.

“Namun sebaiknya perubahan dilakukan secara terbatas yaitu terfokus pada isu haluan negara mengingat isu inilah yang menguat dan dibutuhkan. Disamping tidak ada jaminan perubahan pasal-pasal lainnya akan menyempurnakan UUD 1945 yang ada sekarang, mengingat konstitusi adalah dokumen hukum sekaligus dokumen politik sehingga hari ini ditetapkan maka hari-hari berikutnya sangat mungkin untuk dikritik,” kata Mahfud.[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] (*)

[ad_2]

Visit web sumber :[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] KLIK DISINI [tooltip type=”box” html=”Input Your Content Here” box_background_color=”#eeeeee” box_opacity=”0.95″ box_padding=”10″ box_border_color=”#3F3F3F” box_border_width=”1″ box_border_radius=”0″ id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb” /]

SILAHKAN KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.