Kepala Desa Bisa Dijerat Dua Pasal, salah gunakan add

Kepala Desa Bisa Dijerat Dua Pasal, salah gunakan add

626
0

bimtek add Kesalahan Dalam Penggunaan Dana ADD, Kepala Desa Bisa Dijerat Dua Pasal
Kesalahan pengelolaan anggaran dana desa (ADD) akan menjadi ancaman bagi kepala desa yang menggunakan dana bantuan pusat tersebut jika tidak menyertakan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap. Setidaknya, ada 2 pasal yang bakal menjerat mereka diantaranya, unsur melawan hukum serta memperkaya diri sendiri.

Demikian hasil bimbingan teknis pelaksanaan alokasi dana kepenghuluan (DK) angkatan III di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi [tooltip id=”92ba60178ace52ea3601ff3311e85d8d”]Riau, Senin (31/8/2015). Sekitar 200 peserta yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa se-Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan Bimtek itu digelar hingga Kamis (2/9/2015) di gedung Serbaguna, Bagansiapiapi.

Jasa Pembuatan Web Murah
Miliki website profesional untuk bisnis anda, Mobile & SEO Friendly
http://riauwebdesign.com

Informasi & Peluang Bisnis UKM Riau
Info Peluang Usaha & Promosi Usaha UKM, Iklankan Usaha anda di UKM Riau, Tertarget!
http://ukmriau.com

Situs Iklan Gratis Pekanbaru
Pasang Iklan Usaha anda saat ini juga di riauniaga.com, GRATIS 100%
http://raiuniaga.com

Belajar Bisnis Internet Gratis
Anda ingin mendapatkan penghasilan dari internet? mari belajar bersama kami...
http://fullblogging.com

Ads by Berita Riau Niaga

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Ruly Afandi,SH,MH mengatakan, [tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] ”Ada dua pasal yang bisa menjerat kepala desa. Diantaranya pasal 2 ayat 1 menyangkut melawan hukum dan pasal 3 yang berkenaan memperkaya diri sendiri serta kerugian negara,” katanya.

Pada prinsipnya, ada 5 alat bukti yang bisa menjerat kepala desa diantaranya, saksi, surat, petunjuk, ahli dan keterangan terdakwa.[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] “Kita juga akan menelusuri kwitansi pengeluaran kas ke toko bersangkutan. Karena, ada pengeluaran kas sengaja dibuat fiktif ataupun dimark up harganya,” tutur Ruly.

#Rekomendasi :   Jokowi Diminta Segera Eksekusi Terpidana Mati Kasus Narkoba

Sementara itu, saat membuka Bimtek pelaksanaan alokasi dana kepenghuluan (DK) angkatan ke III, Bupati Rokan Hilir, Suyatno, A.MP mendesak seluruh kepala desa harus melengkapi SPJ sebelum pencairan dana ADD tahap ke III. Apalagi dana ADD menyangkut kepentingan hidup orang banyak, maka jika tersendat penyalurannya, maka roda pemerintah desa akan stagnan.

Menurutnya, pengelolaan dana ADD harus selalu berkompromi serta memberdayakan seluruh elemen yang ada didesa itu. Karena kegunaan uang itu adalah untuk membangun serta mensejahterakan rumah tangga desa itu sendiri.

”Lebih baik yang mengerjakan proyek itu warga itu sendiri. Sudah pasti mereka mempunyai ikatan emosional yang kuat. Lagipula dana ADD kedepan bukan hanya untuk memperbaiki infrastruktur, malah rencananya juga adalah untuk kegiatan UKM,” ungkap Suyatno. ARL////[tooltip type=”box” html=”Input Your Content Here” box_background_color=”#eeeeee” box_opacity=”0.95″ box_padding=”10″ box_border_color=”#3F3F3F” box_border_width=”1″ box_border_radius=”0″ id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb” /][tooltip type=”box” html=”Riau” box_background_color=”#eeeeee” box_opacity=”0.95″ box_padding=”10″ box_border_color=”#3F3F3F” box_border_width=”1″ box_border_radius=”0″ id=”92ba60178ace52ea3601ff3311e85d8d” /]