Mendagri Tolak Teken Surat Pengunduran Diri Kepala Daerah

Mendagri Tolak Teken Surat Pengunduran Diri Kepala Daerah

337
0

1428636577mendagri Tjahjo Kumolo (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak akan menandatangani surat persetujuan pengunduran diri yang diajukan sejumlah kepala daerah. Apalagi pengunduran diri terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, pada 9 Desember 2015 mendatang.

Jasa Pembuatan Web Murah
Miliki website profesional untuk bisnis anda, Mobile & SEO Friendly
http://riauwebdesign.com

Informasi & Peluang Bisnis UKM Riau
Info Peluang Usaha & Promosi Usaha UKM, Iklankan Usaha anda di UKM Riau, Tertarget!
http://ukmriau.com

Situs Iklan Gratis Pekanbaru
Pasang Iklan Usaha anda saat ini juga di riauniaga.com, GRATIS 100%
http://raiuniaga.com

Belajar Bisnis Internet Gratis
Anda ingin mendapatkan penghasilan dari internet? mari belajar bersama kami...
http://fullblogging.com

Ads by Berita Riau Niaga

“Pak Mendagri sudah menyatakan tidak akan menandatangani yang mundur-mundur itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspendagri) Dodi Riyadmadji, seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Senin (22/6).

Dodi mengatakan, Mendagri berulang kali menyatakan menolak rencana pengunduran diri sejumlah Kepala Daerah terkait pelaksanaan Pilkada di daerahnya.

“Saya sebagai Mendagri akan menolak pengunduran diri itu. Apalagi kalau DPRD juga tidak setuju,” kata Mendagri saat menghadap Wapres Jusuf Kalla, Kamis (18/6) lalu.

Saat ini, terdapat tiga kepala dan wakil kepala daerah yang menyatakan mundur dari jabatan agar salah satu anggota keluarganya bisa maju di Pilkada serentak, pada akhir tahun ini. Ketiga kepala/wakil kepala daerah itu adalah Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang.

Rencana pengunduran diri itu diduga terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana disebutkan jika kepala/wakil kepala daerah telah menjabat lebih dari 2,5 tahun, berarti mereka dianggap sudah menjabat satu periode atau lima tahun sehingga jika mundur mereka tetap berstatus petahana. Pengunduran diri sejumlah kepala daerah diduga sebagai upaya untuk menghindari cap sebagai petahana.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan, kepala daerah yang sudah dua periode dilarang untuk menjabat kembali. Selain itu, PKPU juga melarang bagi keluarga atau saudara yang memiliki keterkaitan keluarga dengan calon petahana maju mengikuti pilkada. Kecuali petahana sudah dinyatakan mundur berdasarkan SK pengunduran diri.
Novy Lumanauw/MUT//beritasatu.com