Jumpai Dirjen Perhubungan Darat, Wako Laporkan Tiga Permasalahan

PEKANBARU – Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT bersama rombongan dari Dinas Perhubungan Provinsi [tooltip id=”92ba60178ace52ea3601ff3311e85d8d”]Riau dan kota Pekanbaru mendatangi Kantor Kementrian Perhubungan Nasonal di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 8 Jakarta Pusat. Tujuannya untuk bertemu dengan Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Nasional, Rabu (20/5).

Dalam pertemuan tersebut, Walikota Pekanbaru menyampaikan tiga permasalahan yang paling mendesak di provinsi [tooltip id=”92ba60178ace52ea3601ff3311e85d8d”]Riau khususnya kota Pekanbaru. Persoalan tersebut yakni ketersediaan Angkutan Umum ‎Massal baik dalam kota dan menghubungkan antar kabupaten, ketersediaan Terminal Cargo dan pengalihan kewenangan terminal Bandar Raya Payung Sekaki dari Pemko Pekanbaru kepada Kementrian Perhubungan.

‎”Pertama, ketersediaan sarana dan prasarana angkutan umum massal ini kita laporkan karena akan ada Trayek Angglomerasi yang menghubungkan antar kabupaten antara lain Siak, Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan (Pekan Sikawan), kedua Terminal Barang (Cargo) sampai saat ini Pekanbaru belum memilikinya, akibatnya disetiap pinggir jalan terjadi aktifitas bongkar muat barang, ketiga berdasarkan aturan yang baru pengelolaan terminal kelas A tidak lagi tanggung jawab Pemerintah kota karena telah diambil alih pihak kementrian, seperti apa tindak lanjutnya kita mohon arahan,” jelas Wako ketika menyampaikan pendapatnya dalam rapat bersama Dirjen Perhubungan Darat.

Selain itu, Wako juga menekankan bahwa dirinya sangat menginginkan persoalan -persoalan mengenai angkutan darat yang terjadi ‎di kota-kota besar saat ini tidak terulang lagi di kota Pekanbaru.

“‎Kita akan berusaha keras, meminimalisir masalah yang terjadi di kota-kota besar terjadi atau terulang di kota Pekanbaru,” ungkap Firdaus.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi [tooltip id=”92ba60178ace52ea3601ff3311e85d8d”]Riau,[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] ‎Rahmat Rahim. Ia mengatakan kedatangan rombongan ke kantor kementrian Perhubungan untuk menindak lanjuti Peraturan baru UU 23 tentang Pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang dilimpahkan kewenangannya jika sebelumnya daerah yang hendle tapi sekarang diambil alih pusat.

“Namun seperti apa mekanismenya kita belum mengetahuinya, maka dari itu kita berharap turunan daru UU tersebut untuk dijelaskan secara detail,” jelas Rahim.

Disisi lain,[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] ‎Direktur Jendral Perhubungan Darat, Djoko Saseno sangat menyambut baik kedatangan rombongan Walikota.

“Ya, ini akan segera kita tindak lanjuti, sehingga seluruh pelayanan transportasi dalam kota, antar daerah bisa berjalan optimal. Namun secara garis besar tindak lanjut UU 23 tersebut memiliki tiga opsi. Pertama pengambil alihan kewenangan itu langsung di hendle Kementrian perhubungan secara penuh, kedua akan ada perwakilan di daerah dan yang ketiga tetap dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah,” singkatnya.[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] (Humas Pemko)/red[tooltip type=”box” html=”Input Your Content Here” box_background_color=”#eeeeee” box_opacity=”0.95″ box_padding=”10″ box_border_color=”#3F3F3F” box_border_width=”1″ box_border_radius=”0″ id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb” /][tooltip type=”box” html=”Riau” box_background_color=”#eeeeee” box_opacity=”0.95″ box_padding=”10″ box_border_color=”#3F3F3F” box_border_width=”1″ box_border_radius=”0″ id=”92ba60178ace52ea3601ff3311e85d8d” /]