Duh, Banyak Hotel di Pekanbaru Tak Kantongi Izin Amdal

Duh, Banyak Hotel di Pekanbaru Tak Kantongi Izin Amdal

526
0

6kepalaBLHzulfikri

Kepala BLH Pekanbaru, Zulfikri
[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″]
PEKANBARU – Sejumlah hotel, gedung dan pergudangan di Kota Pekanbaru ternyata tidak dilengkapi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Pada pelanggaran tersebut bisa mendapat saksi pidana.

Jasa Pembuatan Web Murah
Miliki website profesional untuk bisnis anda, Mobile & SEO Friendly
http://riauwebdesign.com

Informasi & Peluang Bisnis UKM Riau
Info Peluang Usaha & Promosi Usaha UKM, Iklankan Usaha anda di UKM Riau, Tertarget!
http://ukmriau.com

Situs Iklan Gratis Pekanbaru
Pasang Iklan Usaha anda saat ini juga di riauniaga.com, GRATIS 100%
http://raiuniaga.com

Belajar Bisnis Internet Gratis
Anda ingin mendapatkan penghasilan dari internet? mari belajar bersama kami...
http://fullblogging.com

Ads by Berita Riau Niaga

Demikian disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru, Zulfikri, Selasa (31/3/2015).[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] Zulfikri menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

“Dalam aturan disebutkan setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak lingkungan wajib memiliki Analisa Dampak Lingkungan (Amdal),” tegasnya.

Dia merincikan gedung-gedung yang tidak memiliki Amdal itu di antaranya Hotel Swiss Bellin, Hotel Grand Elite, Hotel Delta, Hotel Anom, Hotel Bidadari. Selain itu gedung PT Panca Eka, PT Surya Dumai Group, Komplek City Walk dan Komplek Pertokoan di Parit Indah.

Dalam UU 32 Tahun 2009,[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] katanya, disebutkan apabila dalam hal setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, mereka diwajibkan memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPl/UKL).[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] “Pelanggaran aturan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun penjara dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3milar,” paparnya.

Menurutnya, BLH memberikan deadline (batas waktu) kepada pemilik gedung yang tidak memiliki izin lingkungan segera mengurus sampai akhir Desember 2015 ini. BLH juga mengancam akan mempidanakan sesuai sanksi yang ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Menteri (Lingkungan Hidup) juga sudah mewanti-wanti paling lambat Desember 2015 ini,”[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] ungkapnya.

Dia menyebutkan, untuk pengurusan izin lingkungan sebenarnya tidak sulit. Dana pengurusan juga tidak besar hanya puluhan juta rupiah dibanding dana pembangunan hotel atau gedung yang mencapai ratusan miliar.[tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] “Kalau tidak mengurus mereka juga yang rugi, karena terancam denda maksimal Rp3 miliar dan juga kurungan penjara,” paparnya.halloriau.com

Penulis [tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] : Delvi Adri
Editor [tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] [tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] [tooltip id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb”][tooltip id=”8e12b236ba2d80140b311f3d65fce0e3″] : Unik Susanti[tooltip type=”box” html=”Input Your Content Here” box_background_color=”#eeeeee” box_opacity=”0.95″ box_padding=”10″ box_border_color=”#3F3F3F” box_border_width=”1″ box_border_radius=”0″ id=”4a37031aeb58ce2f356b569b3bd618fb” /]